Poin penting yang dapat diambil adalah:

• Skor IPRI Indonesia naik. Jika pada tahun 2021 Indonesia menempati urutan ke-72, maka pada tahun 2022 ini Indonesia menempati peringkat ke -67. Meski demikian, skor IPRI Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan, dari 5.274 menjadi 4.799. Penurunan ini secara umum bersumber dari:
  • Penurunan di sub-komponen independensi yudisial dan stabilitas politik
  • Penurunan signifikan dalam proses pendaftaran hak kepemilikan
• Meksi Indonesia berada di peringkat 67, namun peringkat Indonesia untuk Hukum dan Politik berada di urutan ke 72. Hal ini terutama disebabkan oleh peringkat yang rendah di sub-komponen supermasi hukum (80) dan stabilitas (88)
• Indonesia mempertahankan skor yang cukup baik dalam sub-komponen perlindungan terhadap hak kepemilikan, namun peringkat turun dari posisi 46 pada tahun 2021 menjadi 2022 pada tahun 2022. Hal ini secara umum disebabkan oleh proses pendaftaran properti yang bertambah menjadi hampir dua kali lipat lebih lama dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Alfian Banjaransari, CEO Center for Market Education Indonesia (CME ID), “Kenaikan peringkat Indonesia sudah selayaknya diapresiasi. Meski demikian, jika kita telisik lebih lanjut, Indonesia sebetulnya tertinggal jika dibandingkan dengan rival-rivalnya di kawasan.”

Hal ini jelas terlihat jika melihat dengan lebih seksama komponen-komponen yang membentuk sub-indeks Hukum dan Politik serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). “Sebagai negara yang pemerintahnya senantiasa mengundang investor asing untuk masuk, hal ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan,” tambahnya. Hampir dua tahun sejak disahkannya Omnibus Law – yang kerap disebut sebagai terobosan signifikan yang ditunggu-tunggu – peringkat Indonesia pada sub-komponen Hukum dan Politik dan HAKI tetap saja stagnan sekaligus tertinggal. “Indonesia sebenarnya sadar akan rivalitas di kawasan. Skor Indonesia di IPRI 2022, meskipun menunjukkan perbaikan, selayaknya ditanggapi selayaknya pengingat halus baik bagi pemerintah maupun dunia usaha,” ungkapnya.

Sudah waktunya bagi pemerintah Indonesua untuk menjawab tantangan-tantangan spesifik yang menjadi acuan IPRI. “Coba kita lihat HAKI, misalnya. Dari peringkat IPRI sebetulnya kita sudah dapat melihat pekerjaan rumah Indonesia, tambah Banjaransari. “Tengoklah pemalsuan dan pembajakan,  mengingat keduanya merupakan proxy yang mencerminkan keseriusan negara dalam hal HAKI. Belum lama, Komisi Pemalsuan dan Pembajakan Uni Eropa memasukkan tiga pemain e-commerce terbesar di Indonesia ke dalam watchlist-nya,” tambah Banjaransari.

Meski demikian, tampaknya pemerintah mulai menunjukkan keseriusannya. CME ID mengapresiasi langkah Indonesia yang hadir dalam Komite Penegakan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia yang diadakan di Jenewa, Swiss pada awal September 2022 silam. “Hal ini boleh jadi menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melawan pemalsuan dan pembajakan. Suara Indonesia tentu perlu didengar. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia merupakan  produsen sekaligus konsumen dalam hal ini. Keberanian Indonesia patut diacungi jempol. Kita berharap ke depannya akan ada terobosan-terobosan segar,” tutupnya.