Senin, 25 September 2023: Indonesia menempati peringkat 74 dari 165 negara dalam laporan tahunan Economic Freedom of the World: 2023 (EFW), yang dirilis (bersamaan dengan pesan ini) oleh Center for Market Education bersama Fraser Institute dari Kanada. Peringkat dan penilaian merujuk pada data tahun 2021.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 75. Oleh karena itu, peringkat Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan kecil, dengan peringkat kebebasan ekonomi secara keseluruhan naik dari 6,88 pada tahun 2020 menjadi 6,93 pada tahun 2021. Perubahan peringkat Indonesia mengemuka di tengah perubahan dalam metodologi yang digunakan dalam penyusunan indeks ini. Dengan tidak adanya laporan Doing Business dari Bank Dunia dan Global Competitiveness dari World Economic Forum – dua sumber data penting untuk indeks ini – Fraser Institute kini menggunakan Business Environment Rankings dari Economist Intelligence Unit (EIU). Karenanya, terdapat penyesuaian dalam struktur komponen dan sub-komponen EFW.

Pemutakhiran data menunjukkan peningkatan signifikan dalam peringkat Indonesia pada tahun 2020, dari peringkat 66 menjadi 75. Namun, antara laporan tahun 2022 dan 2023, peringkat Indonesia pada tahun 2020 sebenarnya turun dari 7,09 menjadi 6,88 yang sesungguhnya menunjukkan penurunan relatif peringkat negara-negara lain alih-alih peningkatan kinerja dari Indonesia.

Diluncurkan pertama kali pada tahun 1996, laporan EFW mengukur kebebasan ekonomi yang didefinisikan sebagai kemampuan individu membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Fraser Institute menjabarkan fondasi kebebasan ekonomi meliputi pilihan pribadi, pertukaran sukarela, pasar terbuka, dan hak kepemilikan yang jelas dan dilindungi. Laporan ini mengukur kebebasan ekonomi dengan menganalisa lima area utama, termasuk ukuran pemerintah, struktur hukum dan keamanan hak kepemilikan, akses ke mata uang yang stabil, kebebasan perdagangan internasional, serta regulasi kredit, tenaga kerja, dan bisnis.

Edisi terbaru dari laporan EFW mengemukakan bahwa rata-rata kebebasan ekonomi di tingkat global meningkat dari 6,58 menjadi 6,94 dari tahun 2000 hingga 2019. Pada tahun 2020, peringkat rata-rata global turun menjadi 6,77 dikarenakan pandemi global, dan stagnan di angka tersebut pada tahun 2021. Fraser Institute mencatat bahwa terakhir kali peringkat rata-rata kebebasan ekonomi global sedemikian rendah adalah pada tahun 2009.

Singapura dan Hong Kong kembali menduduki peringkat teratas pada indeks ini, meski Hong Kong untuk pertama kalinya turun dari peringkat teratas sepanjang sejarah indeks ini. Swiss, Selandia Baru, Amerika Serikat, Irlandia, Denmark, Australia, Inggris Raya, dan Kanada melengkapi sepuluh besar peringkat indeks ini.

Sebaliknya, negara-negara dengan peringkat terendah adalah Republik Kongo, Aljazair, Argentina, Libya, Iran, Yaman, Sudan, Suriah, dan Zimbabwe, dengan Venezuela pada peringkat terbawah.

Sebagaimana dikemukakan dalam laporan ini, terdapat korelasi positif antara tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara dalam kuartil teratas kebebasan ekonomi memiliki rata-rata GDP per kapita sebesar US$48.569 pada tahun 2021, dibandingkan dengan US$6.324 untuk negara-negara dalam kuartil terbawah. Selain itu, dalam kuartil teratas, pendapatan rata-rata dari 10% terbawah penduduk adalah US$14.091, dibandingkan dengan US$1.740 dalam kuartil terbawah. Demikian pula dengan tingkat harapan hidup, dimana tingkat harapan hidup mencapai 80,8 tahun dalam kuartil teratas dibandingkan dengan 65,0 tahun dalam kuartil terbawah.

Fraser Institute mengeluarkan laporan EFW secara tahunan bekerja sama dengan Economic Freedom Network, sebuah kelompok lembaga riset dan pendidikan independen yang eksis di hampir 100 negara dan wilayah. Laporan tahun ini disiapkan oleh James Gwartney dari Florida State University serta Robert Lawson dan Ryan Murphy dari Southern Methodist University.

Berikut adalah skor Indonesia dalam komponen kunci kebebasan ekonomi (dari 1 hingga 10 dimana nilai yang lebih besar menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi):

Ukuran pemerintah: naik menjadi 8,13 dari 7,88 (dalam laporan tahun lalu)

Sistem hukum dan hak milik: turun menjadi 4,58 dari 4,66

Akses ke mata uang yang stabil: naik menjadi 9,54 dari 9,53

Kebebasan perdagangan internasional: turun menjadi 6,49 dari 6,55

Regulasi kredit, tenaga kerja, dan bisnis: naik menjadi 5,91 dari 5,76

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa perbaikan di edisi 2023 dari laporan EFW didorong oleh peningkatan dalam ukuran pemerintah, akses ke mata uang yang stabil, dan regulasi. Namun, kami juga melihat penurunan dalam sistem hukum dan kebebasan perdagangan internasional,” catatan Dr. Carmelo Ferlito, CEO dari CME.

“Sebetulnya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Indonesia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menjaga agar inflasi tetap terkendali,” tambah Alfian Banjaransari, Country Manager CME Indonesia. “Demikian halnya dengan rupiah. Dibandingkan dengan mata uang tetangga, rupiah menunjukkan resilience, berkat rangkaian kebijakan moneter yang cermat. Selain itu, Indonesia juga telah mengendalikan belanja pemerintah, bahkan di tengah maraknya proyek-proyek infrastruktur.”

“Pencapaian-pencapaian ini patut kita acungi jempol. Namun, sebagaimana disampaikan dalam laporan EFW, ukuran fiskal pemerintah yang kecil tidak serta-merta cukup untuk memastikan kebebasan ekonomi,” tegas Alfian. “Terutama bila kita bandingkan dengan negara-negara lain di Kawasan ASEAN, di mana postur ekonomi Indonesia berbeda dari negara-negara tetangga. Indonesia menempati peringkat di bawah rival-rivalnya di Kawasan seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam bidang sistem hukum dan hak milik, kebebasan perdagangan internasional, dan regulasi.”

“Lantas apakah kita harus waspada? Laporan EFW merekomendasikan kita agar fokus kepada indeks-indeks terkait lainnya agar kita memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. Jika kita meminjam International Trade Barrier Index, Rule of Law Index, atau Corruption Perceptions Index diantara sumber-sumber lainnya misalnya, kita akan mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang senantiasa menghantui Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan ekonomi. Laporan semacam EFW memberikan informasi berharga mengenai area fokus reformasi ekonomi dan hukum Indonesia.”